“Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kedua negara, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia,” jelasnya.
Dijelaskan Muchlis, Indonesia tahun ini juga menghadapi fase baru dalam penyelenggaraan haji dengan diterapkannya sistem pelayanan berbasis syarikah, yang untuk pertama kalinya melibatkan delapan syarikah berbeda. Perubahan skema layanan dari yang berbasis kloter menjadi berbasis syarikah membawa tantangan baru, terutama dalam hal penyesuaian sistem data dan manajemen operasional.
“Namun demikian, semua tantangan tersebut berhasil diatasi berkat dukungan penuh dan arahan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi,” paparnya.
Ketua PPIH juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah catatan melalui nota diplomatik Dubes Saudi di Jakarta, khususnya terkait penginputan data awal jamaah dalam program isti’dād musbaq dan kesiapan aspek kesehatan.
Catatan tersebut telah ditindaklanjuti secara serius sejak awal kedatangan jemaah ke Tanah Suci, dan berbagai perbaikan dilakukan di bawah supervisi langsung dari otoritas Saudi, dalam hal ini Kementerian Haji.
Muchlis M Hanafi menilai secara umum pelayanan syarikah berjalan dengan baik.
Dinamika yang terjadi di lapangan akan menjadi catatan perbaikan menuju sistem layanan haji yang lebih modern dan terintegrasi. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji di masa mendatang.
“Kunjungan ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi tonggak penguatan kerja sama yang lebih erat dalam melayani para tamu Allah,” harapnya.
