FAJAR, BANGKOK — Ratusan warga Thailand turun ke jalan pada Sabtu (28/6), memadati kawasan Monumen Kemenangan, jantung kota Bangkok, untuk mendesak Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra segera mundur dari jabatannya. Unjuk rasa ini disebut sebagai aksi massa terbesar sejak partai Pheu Thai kembali memegang kendali pemerintahan pada 2023.
Dipimpin oleh kelompok United Force of the Land, koalisi aktivis anti-pemerintah yang telah aktif selama dua dekade terakhir, aksi ini menjadi simbol ketegangan politik yang terus membara di Negeri Gajah Putih. Kelompok ini memiliki sejarah panjang dalam menekan pemerintahan yang didukung klan Shinawatra—bahkan memicu kudeta militer pada 2006 dan 2014.
Akar persoalan kali ini bermula dari bocornya percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang dinilai merendahkan institusi militer Thailand. Ucapan itu sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar kedua yang memutuskan menarik dukungan mereka pekan lalu.
Penarikan itu menjadi pukulan telak bagi stabilitas kabinet Paetongtarn, yang kini terancam mosi tidak percaya saat parlemen bersiap bersidang kembali dalam waktu dekat. Lebih jauh lagi, sekelompok senator telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi dan komisi antikorupsi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik oleh sang perdana menteri.
Menanggapi unjuk rasa tersebut, Paetongtarn tetap bersikap tenang. Ia mengaku tidak akan mengambil langkah represif terhadap demonstran dan memerintahkan aparat untuk menjaga suasana tetap kondusif.
