FAJAR, MAKASSAR – Polda Sulsel resmi memberhentikan 10 personel kepolisian dari berbagai satuan, pada Senin, 23 Juni, pagi.
Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Rusdi Hartono menegaskan, hal ini merupakan bagian dari komitmen mereka dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas di lingkungan Polda Sulsel.
Rusdi menyampaikan, institusi Polri telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip reward and punishment secara adil dan transparan. Sehingga, setiap prestasi, sekecil apa pun, layak untuk diapresiasi.
Begitu juga sebaliknya. Setiap pelanggaran disiplin mau pun pidana, sekecil apa pun, akan tetap ditindak tegas sesuai dengan aturan yang telah berlaku.
“Kita telah bersepakat membangun budaya kerja yang baik, berlandaskan profesionalisme dan integritas. Tentunya dengan penerapan penghargaan dan sanksi yang jelas dan terukur,” tegasnya.
”Inilah pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik institusi. Saya tidak akan segan mengambil tindakan korektif terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami mendukung penuh keputusan yang telah ditetapkan dalam sidang komisi kode etik,” kata dia.
Sementara Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Effendy menyampaikan, para personel yang diberi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sudah melewati proses sidang etik. Mereka semua terbukti melakukan pelanggaran berat sehingga harus dicoret dari bagian instansi.
”Mereka semua terbukti melakukan pelanggaran. Ada beberapa macam, mulai dari mangkir tanpa pemberitahuan, ada pelanggaran narkoba, disersi, dan pelanggaran pidana,” ujarnya kepada FAJAR, Selasa, 24 Juni.
Lebih lanjut dia menyampaikan, pihaknya tidak akan segan dalam menindak tegas semua anggota yang melanggar aturan. Sebab menurutnya, dengan kepatuhan anggota yang bekerja sesuai SOP, pelayanan bisa dipastikan berjalan dengan maksimal.
”Yang jelas, kami di Propam ini ya, kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, saya pastikan semuanya ditindak dengan tegas, tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata dia.
Dia juga menekankan, anggota kepolisian harus menjadi garda terdepan dalam memberikan contoh baik kepada masyarakat. Sehingga, segala bentuk pelanggaran anggota harus dipastikan berproses dengan baik.
”Propam juga akan terus memastikan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Tentunya semua harus dimulai dari anggota dulu, harus dipastikan semua bekerja sesuai dengan prosedur,” jelasnya. (wid)
