Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut sudah setahun berlalu. Keringat dan letih para atlet pun telah hilang. Tapi masih ada sisa kecewa karena bonus 62 peraih medali emas, perak, dan perunggu belum juga mereka terima. Padahal, hitungan bonus sudah jelas sejak awal. Pergub Nomor 16 Tahun 2024 bahkan sudah hitam di atas putih: emas Rp200 juta, perak Rp150 juta, perunggu Rp100 juta.
Inilah faktanya. Terjadi di Sulawesi Selatan. Atlet berjuang mati-matian di arena dan membawa pulang membawa 62 medali, tapi pemerintah malah berdalih soal anggaran. Pemprov Sulsel sejatinya sudah bisa memprediksi kebutuhan bonus sejak masa persiapan PON, bukan malah seolah-olah kaget dengan hasil itu. Akibatnya, para atlet yang sudah susah payah mengangkat nama daerah di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut, kini harus bersabar lebih lama. Bonus yang dijanjikan? Bukannya cair penuh, malah diangsur seperti bayar cicilan motor.
Fenomena ini ibarat cerita sinetron, episodenya terus berlanjut. Kisah yang sama selalu terulang: saat atlet berlaga dan menang, semua pejabat sibuk berfoto, berjanji, dan berucap manis soal penghargaan. Tapi giliran bicara soal realisasi bonus, selalu saja ada alasan: anggaran terbatas, efisiensi, kas daerah belum siap, APBD sudah dikunci, dan seterusnya. Kreativitas pejabat kita luar biasa kalau soal mencari dalih.
Total kebutuhan bonus atlet dan pelatih sekitar Rp22 miliar. Yang baru tersedia? Rp6,75 miliar. Sisanya entah kapan. Bahkan dana Rp6,75 miliar itu pun baru bisa cair paling cepat triwulan ketiga atau keempat tahun ini. Padahal, PON sudah selesai sejak September 2024. Para atlet sudah selesai berkeringat, tapi bonus masih “diproses.”
Kita semua tahu, anggaran daerah memang tak selalu ideal. Tapi ini bukan soal uang semata. Ini soal penghargaan, soal komitmen moral, dan soal menjaga semangat generasi muda. Kalau tiap kali atlet menang, sementara bonus yang dijanjikan tak kunjung cair, boleh jadi akan menurunkan semangat anak muda untuk serius berkarier di jalur olahraga prestasi.
Bila mungkin, Pemprov Sulsel dan DPRD duduk bersama, potong belanja yang tak prioritas. Tahan pengadaan fasilitas seremonial. Kurangi belanja yang bisa ditunda. Fokus dulu urusan bonus atlet ini, baru bicara proyek lain. Sebab di sisi para atlet; tunai sudah tugas mereka, seharusnya tunai pula imbalannya. (^^)
