Hal ini perlu perhatian serius dari pemerintah dan PDAM. Ia mendesak agar anggaran diperjuangkan untuk mengganti seluruh jaringan pipa air bersih di wilayah utara.
“Jangan tunggu kami berhenti bersuara. Kalau kita diam, pemerintah lupa. Kalau pemerintah lupa, anggarannya bisa dialihkan ke belanja lain,” tegasnya.
Ray juga menyoroti sektor kesehatan yang masih minim perhatian. Ia mengaku telah memperjuangkan percepatan pembangunan Rumah Sakit (RS) Jumpandang Baru yang kini mangkrak sejak 2022.
“Selama tiga tahun tidak ada kelanjutan pembangunan. Padahal ini rumah sakit daerah yang bisa melayani warga hanya dengan KTP, tanpa BPJS atau KIS,” jelas Ray.
RS ini adalah solusi konkret bagi warga utara yang sering kesulitan layanan kesehatan berbayar.
“Saya sudah sampaikan langsung ke Pak Wali. Kalau kita mau pelayanan kesehatan yang maksimal, selesaikan pembangunan rumah sakit ini. Supaya warga tidak perlu jauh-jauh melahirkan atau berobat,” ungkap Ray, Ketua Fraksi Mulia, gabungan dari Partai Demokrat dan Hanura.
Dalam momen reses itu, Ray juga mengingatkan warga agar tak menyia-nyiakan kesempatan pendidikan gratis yang kini tersedia luas di Kota Makassar.
“Sekarang sudah tidak ada alasan anak tidak sekolah. Saya mohon, Bapak-Ibu, carikan jalan agar anak-anak kita bisa sekolah. Itu bekal masa depan mereka,” ajaknya.
Ray juga mengangkat persoalan ketimpangan sosial dalam penyaluran bantuan. Masih banyak warga miskin yang tidak tersentuh bantuan, sementara yang tergolong mampu justru terdata sebagai penerima.
“Ada yang punya mobil, anaknya PNS, masih terima bantuan. Sementara tetangganya orang tua renta, tidak dapat. Ini bukan keadilan,” sorotnya. (mum/zuk)