FAJAR, PINRANG — Di era keterbukaan informasi, kritik bukan lagi cukup. Tapi yang dibutuhkan adalah ruang dialog dan kolaborasi.
Inilah yang ditegaskan Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, dalam forum Diskusi Publik bersama Pemuda Muhammadiyah Pinrang.
Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi berkesempatan hadir sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Publik yang digelar oleh Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pinrang di Exotico Cafe, Sabtu, 21 Juni.
Pemerintah, katanya, tidak anti kritik, tapi menginginkan solusi yang lahir dari komunikasi dua arah.
Sudirman menyampaikan bahwa selama lebih dari tiga bulan menjalankan roda pemerintahan bersama Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid, Pemkab Pinrang senantiasa berpedoman pada beberapa poin penting sebagai dasar kebijakan dan arah pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pinrang.
Salah satunya, lanjut Sudirman, adalah merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan bersama dengan pihak legislatif pada akhir tahun 2024 lalu.
Selain itu, dirinya juga menekankan bahwa instruksi dari Presiden Republik Indonesia turut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program pemerintahan, tentunya disesuaikan dengan visi dan misi serta kondisi riil yang dihadapi.
“Selain APBD dan instruksi pusat, kami juga menjadikan dinamika dan persoalan yang muncul di tengah masyarakat sebagai dasar pelaksanaan kebijakan. Di sinilah peran penting quick response dari pemerintah untuk mencari solusi, meski terkadang tidak semua solusi dari persoalan telah dianggarkan dalam APBD,” ungkap Sudirman.
