FAJAR, MAKASSAR — Transformasi digital bukan lagi sekadar wacana di Kota Makassar. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar mengakselerasi sistem transaksi nontunai di berbagai sektor layanan publik bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI).
Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya membentuk masyarakat yang melek ekonomi. Masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan siap menghadapi era ekonomi digital.
Langkah besar itu diawali dari dalam. Seluruh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) diinstruksikan untuk menerapkan sistem digital secara menyeluruh, mulai dari tata kelola internal hingga layanan eksternal.
Appi, sapaan Wali Kota Makassar, menegaskan pentingnya sistem cashless dalam menutup celah kebocoran pendapatan. Termasuk tujuannya untuk
membangun kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
“Transformasi ini tidak bisa ditawar. Pemerintahan yang baik harus berbasis digital,” ujar Appi, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Plt Direksi Perumda Makassar melibatkan Bank Indonesia (BI) Sulsel di Ruang Rapat Wali Kota, (10/6/2025).
Appi juga mengungkapkan alasannya ingin agar semua Perumda menerapkan sistem cashless. Sebab selama ini, ia menilai pendapatan untuk daerah sangat tidak wajar.
Artinya kata dia, pendapatan yang ada itu tak sesuai dengan potensi yang ada. “Terutama di parkir (Perumda Parkir) itu selalu menjadi sorotan banyak pihak. Di mana-mana masyarakat bayar parkir, cuma singgah di ATM bayar, tetapi ternyata pendapatan minim. Artinya ini ada sesuatu. Makanya menurut saya, cashless menjadi kunci,” tegas Appi.
