“Digitalisasi tidak akan berarti jika masyarakat masih rentan tertipu pinjol ilegal atau tidak memahami manajemen keuangan dasar,” ucapnya.
Rizki Ernadi Wimanda menegaskan bahwa edukasi publik menjadi bagian penting dari kebijakan BI ke depan. “Kami akan terus bersinergi dengan Pemkot Makassar dan pemerintah kabupaten untuk memperluas kampanye literasi digital dan ekonomi, terutama di wilayah tertinggal,” tegasnya.
Stabilitas Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: BI di Balik Layar
Di luar mendorong sistem pembayaran digital, BI tetap memainkan peran klasiknya sebagai penyangga stabilitas ekonomi. Sepanjang 2024, inflasi Sulsel ditekan ke angka 1,23 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. Capaian ini merupakan hasil kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digerakkan BI bersama BPS dan pemda.
Menurut Ahmad Helmy, Statistisi Ahli Muda BPS Sulsel, BI sangat aktif dalam operasi pasar, fasilitasi distribusi pangan antarwilayah, hingga integrasi sistem informasi harga berbasis digital.
“Tanpa intervensi cepat dan sistematis dari BI, tekanan harga pangan bisa lebih parah. Apalagi dalam situasi global yang penuh ketidakpastian,” katanya.
Pertumbuhan ekonomi Sulsel juga menunjukkan arah positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku naik dari Rp504,32 triliun pada 2020 menjadi Rp652,57 triliun pada 2024. Sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, dan komunikasi menjadi pendorong utama, berkat percepatan digitalisasi dan kemudahan transaksi via QRIS.
