Oleh: Suparni Sampetan, Aktivis Pemuda Muhammadiyah dan Dosen Universitas Muhammadiyah Palopo
Belakangan ini, pemerintah pusat semakin gencar menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai lembaga, termasuk di tingkat daerah. Sayangnya, efisiensi yang dimaksud sering hanya diterjemahkan sebagai pemangkasan anggaran, tanpa mempertimbangkan manfaat atau urgensi program. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah efisiensi semacam ini benar-benar efektif?
Secara umum, efisiensi adalah upaya menggunakan anggaran secara hemat namun tetap bermanfaat. Sedangkan efektivitas berarti sejauh mana program berhasil mencapai tujuannya. Dalam praktik ideal, keduanya harus berjalan beriringan. Tapi realitasnya, banyak program yang dipangkas anggarannya padahal sangat dibutuhkan masyarakat. Akibatnya, pelaksanaan program tidak optimal dan manfaatnya tidak dirasakan.
Yang lebih mengkhawatirkan, efisiensi ini justru sering menyasar program yang menyentuh masyarakat langsung, sementara proyek-proyek elite tetap dipertahankan. Ketimpangan semacam ini berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
Kondisi ini juga tercermin dalam pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di berbagai daerah, termasuk Kota Palopo. Musrenbang semestinya menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Namun, kenyataannya, banyak usulan masyarakat yang lahir dari Musrenbang tidak diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat malah terkesan hanya sebagai formalitas belaka.
