“Saat ini hanya ada batas usia minimal, tapi tidak ada batas maksimal. Saya usulkan dibatasi maksimal 75 atau 80 tahun,” kata Muchlis.
Sejumlah anggota DPRD lainnya juga mempertanyakan mengapa hanya RT saja yang dilakukan pemilihan secara langsung. Kenapa RW tidak dilakukan yang sama, padahal bisa dilakukan secara bersamaan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar Andi Anshar memaparkan skema teknis pemilihan yang sedang disusun dalam Perwali. RT akan dipilih langsung oleh kepala keluarga di wilayahnya, sedangkan RW dipilih oleh para ketua RT terpilih.
“Kenapa RW dipilih oleh RT, bukan oleh warga langsung? Karena RW tidak memiliki warga langsung sebagai konstituen. Warga berada di bawah RT. Jadi RT menjadi representasi warga, dan dari situlah RW dipilih. Ini mirip dengan sistem di DPR, di mana keterwakilan warga dilakukan melalui perwakilan terpilih,” terangnya.
Terkait syarat, Anshar mengungkapkan calon Ketua RT wajib berusia minimal 21 tahun dan berpendidikan SMP. Kemudian RW, usia minimal 25 tahun.
Pendidikan minimal tetap SMP agar tetap memberi ruang bagi tokoh masyarakat yang mungkin tidak mengenyam pendidikan tinggi, namun punya pengaruh sosial yang kuat.
Terkait wilayah yang hanya memiliki satu calon karena kekompakan masyarakat, Anshar menjelaskan bahwa jika ada kesepakatan warga, maka calon tunggal bisa langsung ditetapkan tanpa pemilihan, dengan syarat adanya berita acara kesepakatan bersama.
Saat ini, rancangan Perwali masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah rampung dan disosialisasikan ke 15 kecamatan, barulah proses pemilihan akan dimulai.
