Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia.
Bambang Haryo berharap agar proyek kereta dan pelabuhan di Sulsel menjadi model integrasi transportasi yang sukses di luar Jawa.
Kepala KSOP Utama Makassar, Jon Kenedi, menyatakan bahwa pihaknya bersama instansi terkait terus berupaya meningkatkan kapasitas dan keterisian peti kemas di pelabuhan. Targetnya adalah mencapai 1,5 juta TEUs per tahun.
“Kami mendorong semua pihak untuk mendukung pengembangan pelabuhan dan konektivitasnya. Dengan begitu, Makassar bisa menjadi pusat logistik yang kuat di wilayah timur,” ujarnya.
Dirjen Perhubungan Laut, Deby Hospital, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut menyampaikan bahwa pembangunan kereta api di Sulsel adalah bentuk kehadiran negara di luar Pulau Jawa.
Menurutnya, Sulawesi Selatan adalah provinsi pertama di kawasan timur yang mendapatkan proyek kereta api.
Deby mengungkapkan bahwa sejak diresmikan pada 2022, animo masyarakat terhadap kereta api cukup tinggi. Pada April 2025, tercatat 36 ribu penumpang telah menggunakan layanan kereta, meski integrasi dengan bus Maminasata sempat terhenti.
“Harga tiketnya sangat terjangkau, hanya Rp5.000 hingga Rp10.000. Banyak masyarakat merasa terbantu karena bisa menghemat hingga Rp100.000 dibandingkan menggunakan mobil pribadi,” jelas Deby.
Ia juga menginformasikan bahwa saat ini proses pengadaan lahan untuk jalur kereta menuju Makassar New Port sudah mencapai lebih dari 70 persen. Sisanya akan diselesaikan melalui mekanisme pemindahan aset dari pemerintah daerah ke pusat.
