“Saya monitor terus. Semua pegawai lain sabar, sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya,” kata Prabowo sambil menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.
Langkah Presiden ini mendapatkan apresiasi dari kalangan Mahkamah Agung. Ketua MA menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk nyata dukungan terhadap independensi dan profesionalisme hakim.
Sebelumnya, remunerasi dan kesejahteraan hakim sempat menjadi sorotan publik dan lembaga pengawas karena dianggap tidak sebanding dengan beban kerja dan risiko etik yang dihadapi.
Pengukuhan 1.451 hakim ini merupakan bagian dari penguatan lembaga peradilan pasca-rekrutmen besar-besaran calon hakim oleh Komisi Yudisial dan MA sejak 2023. (*)
