“Banyak jabatan kosong. Ini harus segera didefinitifkan agar kinerja OPD tidak setengah-setengah. Saat ini banyak SKPD bekerja dalam keraguan karena belum ada kejelasan,” ujar Supratman.
Menurutnya, pelantikan pejabat secara definitif akan membawa stabilitas dan mempercepat kinerja birokrasi. Ia juga menilai mutasi adalah hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan.
“Ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan penuh Pemkot. Dengan adanya tim transisi yang mendampingi wali kota, kami yakin SDM yang ditunjuk nantinya akan lebih siap menjalankan tugas,” tandasnya.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, dr Udin Shaputra Malik, turut menanggapi rencana mutasi eselon II ini. Ia melihat langkah tersebut sebagai strategi untuk menyegarkan tata kelola birokrasi dan membawa semangat baru di lingkungan kerja.
“Kalau saya lihat, Pak Wali dan jajarannya sudah memikirkan ke depan terkait bagaimana menempatkan orang baru di tempat yang baru, sehingga bisa membawa pemikiran-pemikiran yang baru,” ujarnya.
Menurut Udin, perpindahan pejabat ke posisi baru bisa menjadi momen untuk menyaring budaya kerja. “Budaya yang baik bisa dipertahankan, sementara yang kurang baik dihilangkan. Formasi ini harus menjadi kendaraan Pak Wali untuk mencapai tujuan dan program prioritasnya,” tambahnya.
Terkait penempatan pejabat sebagai sekretaris merangkap Plt kepala dinas, ia menilai itu sebagai langkah taktis. “Kalau langsung definitif di posisi strategis, lalu gagal beradaptasi, itu akan sulit dirotasi.
Jadi ini semacam ‘test the water’ untuk melihat kemampuan adaptasi sebelum diputuskan secara definitif,” jelasnya. (mum)
