Oleh: Andi Faisal / Akademisi Universitas Negeri Makassar / Pemerhati UMKM
Ide pembentukan roadmap UMKM Nasional dilontarkan oleh Andi Yuliani Paris dalam Kunjungan Kerja spesifik Komisi X DPR RI Bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Bali pada 2 Mei 2025 (Emedia DPR RI). Menurutnya, roadmap UMKM Nasional dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan yang berjumlah 60,3%, berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh bank dunia. Meskipun data tersebut tidak sesuai dengan standar kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, namun gagasan ini merupakan ide inovatif untuk mengakselerasi program UMKM naik kelas yang dirancang oleh Pemerintah.
Sejak bangsa ini berdiri, UMKM telah menjadi tulang punggung utama Ekonomi Nasional. Data terbaru menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional berkisar di angka 61% atau setara dengan nilai RP. 9.000 triliun (Perbanas.id). Selain itu, UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja, atau 97% dari total tenaga kerja nasional (Kadin.id). Dengan kontribusi tersebut, sudah seharusnya Pemerintah mencurahkan perhatian penuh terhadap UMKM. Apa lagi dengan kondisi perekonomian global yang kian carut marut akibat perang konvensional dan perang tarif. Maka Pemerintah harus menjadi garda terdepan untuk melindungi dan menyelamatkan UMKM.
Roadmap UMKM Nasional dapat berperan untuk mengintegrasikan program yang sudah ada. Misalnya, program insentif pembiayaan dan pajak, pendampingan dan pelatihan, serta digitalisasi UMKM. Selama ini, program tersebut dilakukan tanpa koordinasi antar sektor, baik pusat maupun daerah. Akibatnya, alih – alih naik kelas, justru daya tahan (Resiliensi) UMKM semakin menurun. Menyikapi kondisi tersebut, penulis menawarkan empat pilar roadmap UMKM.
Infrastruktur dan Aksesibilitas.
Baru-baru ini, terdapat sebuah konten di platform media sosial Instagram yang menjelaskan mengapa Cina dapat membuat produk dengan harga sangat murah. Ternyata, karena kebijakan Pemerintah Cina dalam membangun infrastruktur kawasan industri yang terintegrasi. Infrastruktur ini memungkinkan pengembangan produk dengan rantai pasokan yang saling terhubung, sehingga biaya logistik menjadi sangat efisien.
Pada dasarnya, kebijakan tersebut tersebut bisa dicontoh. Pemerintah dapat mengupayakan pengembangan jaringan distribusi logistik yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan bahan baku utama dan penyaluran produk dengan biaya lebih efisien. Untuk itu, Pembangunan infrastruktur publik seperti Pelabuhan dan Terminal tidak hanya fokus pada kebutuhan jaringan distribusi untuk industri besar (manufaktur), tetapi juga memberikan ruang bagi jaringan distribusi logistik yang dapat mendukung UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat fokus pada peningkat kualitas produk tanpa terbebani dengan biaya tinggi.
Literasi Keuangan
Permasalahan mendasar bagi pelaku UMKM pada level mikro dan kecil adalah literasi finansial. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami bagaimana cara menggunakan akses pembiayaan sebagai leverage untuk meningkatkan skala usahanya. Oleh karena itu, program inklusi keuangan untuk UMKM seharusnya tidak hanya fokus pada penyediaan pembiayaan, tetapi juga disertai dengan peningkatan literasi finansial. UMKM harus bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan, dan dapat melakukan pencatatan keuangan (akuntansi) sesuai standar akuntansi (SAK-EMKM) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemerintah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah dapat menyusun kurikulum khusus untuk pendidikan keuangan dengan menggandeng Perguruan Tinggi.
Digitalisasi dan Inovasi
Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan perubahan perilaku konsumen yang dinamis, menuntut setiap pelaku usaha untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Tanpa digitalisasi, UMKM akan kesulitan untuk bersaing di pasar yang semakin global dan terhubung secara digital. Inovasi produk dan layanan menjadi kunci untuk memenuhi ekspektasi konsumen yang terus berkembang, serta untuk menciptakan daya saing yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja untuk memastikan UMKM tidak hanya memperoleh akses ke teknologi terbaru, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkannya secara optimal.
Akses Pasar
Ujung dari seluruh rangkaian proses bisnis UMKM adalah produknya dapat masuk dan diterima oleh pasar. Oleh karena itu, akses ke pasar menjadi aspek yang paling krusial dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Meskipun pasar domestik masih sangat stabil untuk menyerap produk UMKM. Akan tetapi, untuk mendorong UMKM naik kelas, Pemerintah mesti bekerja keras untuk membuka akseskepasar global.
Tentu, membuka akses ke pasar global bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi, Amerika Serikat, sebagai salah satu negara tujuan ekspor terpenting Indonesia, memberlakukan tarif yang cukup signifikan pada berbagai produk. Kebijakan tarif tersebut menjadi pukulan telak bagi produk Indonesia, khususnya UMKM.
Solusinya?, Pemerintah harus lebih aktif dalam membuka akses ke pasar lainnya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan organisasi Internasional lainnya.Forum OECD dapat digunakan untuk membangun jejaring dan mempromosikan produk UMKM ke Negara – Negara mitra. Tapi tentu, produk UMKM yang didorong harus bisa bersaing dari aspek kualitas maupun harga.
Sebagai penutup, untuk mewujudkan UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing, empat pilar yang dijelaskan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah untuk menentukan Roadmap UMKM Nasional. Selain itu, masih banyak pilar lain yang dapat diintegrasikan untuk merumuskan Roadmap UMKM Nasional yang tepat. Tapi poin paling penting adalah keseriusan Pemerintah itu sendiri. Selama ini, kita sebagai rakyat hanya sering mendengar ocehan manis dari Pemerintah tanpa solusi yang nyata.
