Desak Penjelasan Terbuka
Hari ini, massa tidak mengajukan audiensi tertutup. Sebaliknya, mereka menuntut pejabat Kemendagri menemui langsung demonstran untuk memberikan penjelasan terbuka.
“Kami tidak akan datang ke ruang pertemuan tertutup. Saatnya pemerintah bertanggung jawab langsung di depan rakyatnya,” ujar Faisol, yang menyebut lokasi aksi akan bergeser dari Kemendagri ke Istana, hanya berjarak sekitar 500 meter.
Aliansi juga menyayangkan minimnya langkah konkret dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari instansi tersebut.
Aksi ini berpotensi meluas. Beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Sumatra Barat mulai menyuarakan rencana unjuk rasa serupa. Banyak tenaga honorer R2 dan R3 mengaku frustrasi dengan ketidakpastian status mereka menjelang tenggat waktu penyelesaian masalah non-ASN pada akhir 2025, sebagaimana diatur dalam UU ASN No. 20/2023.
“Saya sudah 13 tahun mengabdi. Sekarang malah dihadapkan pada ketidakpastian. Kami bukan sukarelawan,” kata Sulastri, tenaga administrasi sekolah dari Brebes yang ikut dalam aksi.
Potret Krisis Sistemik
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Prof. Devie Rahmawati, menilai gelombang protes ini mencerminkan cacat sistemik dalam reformasi birokrasi. “Honorer adalah korban ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan praktik di daerah. Ketika politik anggaran tidak menyatu dengan visi pemerataan status ASN, ketidakadilan makin dalam,” ujarnya dalam wawancara dengan MetroTV. (*)
