FAJAR, JAKARTA – Tekanan dari ribuan pegawai non-ASN terus meningkat. Rabu, 11 Juni 2025, massa dari Aliansi Gabungan Honorer R2 dan R3 Indonesia kembali turun ke jalan, menggelar aksi lanjutan yang menyasar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Istana Negara. Bukan sekadar aksi damai, para peserta menyatakan siap bertahan hingga malam, bahkan menginap di depan Istana jika tuntutan mereka tidak digubris.
Aksi ini merupakan bagian dari jilid III gelombang protes yang sudah berlangsung sejak Selasa (10/6). Hari pertama, massa mengepung kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Meski Kepala BKN Zudan Arif tak tampak di lokasi, perwakilan massa diterima oleh Plt. Kepala Biro Humas BKN, Vino Dita Tama.
“Kami sudah mendengar empat poin penting dari BKN, tapi itu belum menyentuh substansi keadilan yang kami perjuangkan,” kata Faisol Mahardika, Ketua Umum Aliansi R2-R3, seperti dilansir Jpnn.com.
Empat Poin, Satu Tuntutan
Empat poin yang dijelaskan BKN mengacu pada KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Di antaranya, honorer non-ASN dalam database BKN yang tak kebagian formasi akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu—bukan penuh waktu. Hal ini disambut dingin oleh massa.
“Langkah itu hanya solusi parsial. Kami menolak dikotomi paruh waktu dan penuh waktu sebagai bentuk ketidaksetaraan status kerja,” ujar Bahri Permana, juru bicara aliansi.
Bahri menegaskan, skema paruh waktu harus menjadi jalan menuju status penuh waktu, bukan permanen berada di kelas dua. Ia juga menyoroti pentingnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjamin transisi tersebut secara nasional.
