HARIAN.FAJAR.CO.ID, PAREPARE– Suhu politik dan dinamika media di Parepare memanas menjelang Konferensi Kota (Konferkot) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Parepare 2025.
Berbagai spekulasi dan perdebatan mewarnai persiapan hajatan organisasi wartawan terbesar ini, mulai dari dugaan intervensi pihak luar hingga ancaman terhadap kebebasan pers. Sorotan utama kini tertuju pada independensi jurnalis, terutama dengan beredarnya isu pemutusan kerja sama media sebagai bentuk tekanan politik.
Merespons riak-riak politik ini, H. Mappiar, mantan Direktur Harian Pare Pos, mengingatkan bahwa dinamika menjelang konferensi adalah bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi. Namun, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merugikan kredibilitas jurnalistik.
“Jika benar ada ancaman terhadap kerja sama media, tentu itu tidak bisa dibenarkan. Media harus tetap independen, tidak boleh tunduk pada kepentingan tertentu,” tegas Mappiar.
Sementara itu, PWI Sulawesi Selatan telah membentuk tim inti untuk memastikan kelancaran Konferkot. Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Abd Manaf Rahman, menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilihan akan berlandaskan Peraturan Dasar dan Rumah Tangga (PD/RT) serta aturan internal organisasi demi menjaga transparansi dan keadilan.
-Sebagai salah satu bakal calon Ketua PWI Parepare, Ade Cahyadi menyoroti krusialnya demokrasi yang sehat dan konstruktif dalam proses pemilihan. Baginya, momentum ini harus menjadi ajang adu gagasan, bukan sekadar persaingan yang memicu ketegangan.
