Oleh : Andi Yuslim Patawari (WKU Kadin Indonesia)
Perjalanan kepemimpian presiden Prabowo Subianto hampir menyelesaikan tahun pertama kepemimpannya. Dengan gemuknya kabinet tentunya dapat memberikan solusi banyak permasalahan negera yang harus diselesaikan dengan maksimal.
Dari daftar kebijakan negara yang diluncurkan dalam keadaan ekonomi Indonesia yang dianggap sedang sakit ini, tentunya rakyat harus memahami, hingga menjadi antisipasi dalam menghadapi kemungkin pahit yang akan terjadi kedepan
Mari kita kupas satu demi satu terkait dengan kebijakan tersebut :
Kebijakan negara yang dirancang untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat :
“Kebijakan Fiskal dan Anggaran Negara”
Anggaran Belanja Negara : Pemerintah mengalokasikan Rp3.621,3 triliun untuk belanja negara tahun 2025, dengan defisit anggaran diperkirakan sebesar 2,53% dari PDB.
Fokus utama belanja meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan.
Pengelolaan Utang :
Rasio utang terhadap PDB dipertahankan pada kisaran 39,01% hingga 39,10% pada tahun 2029, dengan tujuan menjaga keberlanjutan fiskal dan meminimalkan risiko terhadap APBN.
“Kebijakan Ekonomi dan Sosial”
Stimulus Ekonomi :
Pemerintah mengeluarkan paket stimulus senilai Rp24,44 triliun untuk meningkatkan permintaan domestik, termasuk subsidi tarif angkutan, bantuan tunai, dan sembako.
Program ini bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada kuartal II 2025.
Kebijakan Pajak :
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% diimbangi dengan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk beberapa komoditas penting seperti minyak goreng dan tepung terigu, serta insentif pajak untuk sektor padat karya dan kendaraan listrik.
