HARIAN.FAJAR.CO.ID, PANGKEP — Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Pangkep diusul agar dibubarkan, sebab dinilai tidak berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu diungkap Ketua Komisi II DPRD Pangkep, Lutfi Hanafi, bahwa dengan usulannya ia meminta agar BUMD di Pangkep dibubarkan.
“Kehadiran BUMD belum maksimal dalam memberikan kontribusi PAD dinda, dgn melihat kondisi BUMD yg ada di Pangkep sekarang, tidak ada satupun yg memasukkan PAD,” paparnya, Senin (2/6/2025).
Lanjut disampaikan, bahwa sejumlah BUMD pernah memperoleh alokasi anggaran modal dari pemerintah namun tidak menghasilkan PAD.
“Malahan ada yang pernah dapat suntikan anggaran sampai Rp4 miliar yaitu BPR, ada juga BUMD yang punya banyak usaha tetapi tidak ada PAD yang masuk, seperti Perumda Mappatuwo, padahal usahanya banyak, ada yang dikelola SPBU nelayan, termasuk juga parkir rumah sakit,” katanya.
Terpisah, Direktur PDAM, Akbar mengaku terus berupaya agar bisa menghasilkan PAD bagi daerah, namun untuk saat ini diakui sulit lantaran pihaknya masih merugi terkait dengan pendapatan.
“Belum ada PAD karena beberapa persyaratan, pertama, pelayanan mencapai minimal 78 persen, laba positif 20 persen dari nilai aset, sekarang ini lagi rugi, kondisi perusahaan harus dalam kondisi sehat, tidak seperti sekarang ini,” bebernya.(fit)
