Dengan tidak adanya perlindungan yang sesuai, UNICEF (2011) dan lembaga perlindungan anak lainnya bekerja untuk membantu membangun kembali atau menciptakan lingkungan yang protektif untuk anak-anak melawan kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Penyedia layanan dan pengemban tugas lainnya bertugas mempertahankan dan menjunjung tinggi lingkungan perlindungan harus memastikan bahwa sistem dan layanan yang mereka bangun kembali atau ciptakan memenuhi kebutuhan perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki secara setara, serta memperhitungkan berbagai risiko dan kerentanan yang mereka hadapi.
Beberapa pengemban tugas yang paling penting baik institusi dan individu yang bekerja di lembaga-lembaga tersebut yang terlibat dalam perlindungan anak mungkin memiliki sikap, praktik, dan kebijakan itu mengabadikan norma-norma sosial mendasar yang mendukung ketidaksetaraan jenis kelamin. Kenyataan ini memengaruhi jalan masuk dimana wanita, anak perempuan dan anak laki-laki dilayani oleh ini institusi. Misalnya, di sebagian besar komunitas, polisi dan pejabat keamanan cenderung demikian laki-laki. Hal ini dapat mengasingkan dan mengancam para penyintas kekerasan berbasis gender dan menghambat perempuan dan anak perempuan untuk melaporkan lainnya kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Memastikan yang sesuai respons sensitif gender dapat melibatkan, untuk contoh, memastikan bahwa keseluruhan kebijakan arsitektur kepolisian mempromosikan keselamatan dan partisipasi petugas polisi wanita; merekrut dan melatih polisi wanita dan berjuang untuk kesetaraan gender; memastikan bahwa semua pria dan petugas wanita dilatih dan dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan tanggapan yang selamat saat bekerja dengan para penyintas kekerasan berbasis gender; dan memastikan polisi itu unit diatur sehingga ada ruang yang aman untuk duduk sambil menunggu untuk mengajukan keluhan. Upaya saat ini sedang dilakukan di banyak negara untuk memetakan sistem perlindungan anak perlu memasukkan dimensi gender dan mengidentifikasi apakah institusi terlibat praktik diskriminatif.
