“Semestinya KORMI nasional mengangkat pengurus baru hasil musprov. Bukan melakukan penggantian pengurus yang usulannya diajukan ketua demisioner. Di mana etika dan aturan organisasi jika seperti ini,” kata Masud penuh tanya.
Perhimpunan inorga dan KORMI kabupaten ini juga menyayangkan sikap KORMI nasional yang menutup ruang komunikasi terhadap ketua umum terpilih KORMI Sulsel, Nurhikmah Daeng Cora. Nurhikmah bersama panitia musprov sudah dua kali ke kantor KORMI Nasional di Jakarta, tetapi tidak diterima. Surat yang dilayangkan juga tidak digubris. Bahkan dikembalikan tanpa jawaban.
Parahnya, kata Mas’ud di saat yang sama pengurus KORMI Nasional justru menghadiri rapat kerja KORMI Sulsel versi Hayat Gani di Makassar, Sabtu, 24 Mei lalu. Raker itu sendiri kabarnya hanya diikuti empat KORMI kabupaten dan segelintir perwakilan inorga.
Sebagai bentuk keprihatinannya, 16 inorga dan 12 KORMI kabupaten dan kota itu membuat surat terbuka. Surat terbuka itu berisi tentang komitmen inorga di Sulsel untuk tunduk dan patuh pada ketentuan organisasi, termasuk mendukung hasil musprov KORMI Sulsel.
“Kami mendorong KORMI Nasional untuk tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Kejelasan harus ditegakkan. Surat keputusan, daftar resmi, dan mekanisme koordinasi harus diumumkan terbuka kepada publik, agar tidak ada ruang abu-abu yang bisa ditafsirkan secara sepihak,” kata Masud.
Kepada pemerintah daerah—khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, pihaknya juga mendesak agar kebijakan dan dukungan hanya diberikan kepada pengurus yang memiliki legalitas sah. Netralitas birokrasi bukan berarti membiarkan kebingungan berlarut, tetapi memastikan semua program dijalankan oleh lembaga yang benar secara hukum dan tertib secara struktur.
