FAJAR, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di jalan tol dan meningkatnya angka kecelakaan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja bersama Kementerian PUPR dan para pemangku kepentingan infrastruktur jalan tol.
Menurut Ketua Umum Kadin Sulsel ini, informasi mengenai sejauh mana SPM di jalan tol dipenuhi seharusnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
“Tadi saya bertanya, berapa banyak variabel SPM yang sudah terpenuhi. Bisa dibayangkan kami saja kesulitan mengakses Sistem Jaminan Mutu (SJM) jalan tol, apalagi masyarakat umum,” ungkapnya.
Bendahara Umum DPN HKTI inijuga menyoroti tingginya angka kecelakaan di jalan tol yang tak kunjung menurun. “Tiap tahun angkanya naik, tidak pernah turun. Ini besar jumlahnya. Kita harus tanya, apakah karena SPM yang belum terpenuhi, atau karena aturan berkendara yang tidak dipatuhi, atau kendaraan yang tidak laik jalan,” ujarnya. Ia juga menyinggung soal pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih marak terjadi.
Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel ini mengusulkan agar Komisi V membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus terkait pemenuhan SPM jalan tol.
“Kalau ini benar disebabkan karena SPM, maka kita harus rapat lebih dalam. Mungkin perlu Panja agar lebih serius,” katanya.
Badan Kehormatan BPP Hipmi ini juga mengkritik proses perencanaan jalan tol yang dinilai tidak akuntabel. “Desain dasar seringkali tidak sesuai kondisi teknis di lapangan. Ini berdampak pada kelayakan jalan, baik dari sisi teknis maupun finansial. Kalau dari awal sudah salah, ya susah kita bicara soal layanan,” tegasnya.
