Meski laporan itu sudah disampaikan, Marwan menyatakan akan tetap mencari bukti sesuai perkembangan di lapangan, baik
berkaitan Kartu Nusuk, pembagian kamar, maupun terkait penempatan hotel yang
terpisah dengan keluarga. “Semua ini akan kami awasi dan memantau langsung di
lokasi,” ujarnya.
Menurut Marwan, Timwas bisa memahami kehadiran delapan syarikah sebagai perusahaan layanan sesuai pilihan. Namun, bukan berarti pemerintah Indonesia harus lepas tangan tanpa berusaha memberi
pemahaman kepada Kementerian Haji Saudi terhadap persoalan yang terjadi,
termasuk terjadinya pemisahan jemaah haji dengan keluarganya hanya karena
persoalan syarikah yang berbeda, terutama pada puncak Armuzna.
“Kami tetap khawatir pada pelaksanaan Armuzna nanti. Tapi, tentu kita pahami syarikah juga tidak mau kecolongan
karena berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan haji tahun mendatang,”
ungkapnya.
Selain mengawasi layanan haji, Timwas juga akan terus memantau petugas haji dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji, apakah mereka melakukan tugas sesuai pakta integritas atau sebaliknya.
“Jangan-jangan mereka lebih banyak beribadah daripada mendampingi jemaah,” tukas Marwan.
Marwan berharap, PPIH bisa bekerja maksimal dalam pendampingan jemaah. Apalagi, tahun ini jemaah haji Indonesia sebagian besar kategori lanjut usia (lansia). “Kehadiran petugas bisa meringankan beban
mereka terutama mereka yang sudah lansia dan menggunakan kursi roda. Itu perlu
diperhatikan dan didampingi dengan baik,” ujarnya. (sg)
