FAJAR, MAKASSAR—Gelombang protes dari pengemudi ojek online (ojol) kembali mencuat ke permukaan. Pada 20 Mei 2025, ribuan pengemudi menggelar demonstrasi serentak di berbagai kota besar, menuntut penurunan potongan komisi aplikator dari 20 persen menjadi hanya 10 persen.
Mereka menilai skema komisi saat ini terlalu membebani dan merugikan pendapatan harian mereka yang kian tergerus oleh biaya operasional.Namun, di tengah desakan tersebut, sejumlah pejabat dan ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam merespons tuntutan secara populis. Mereka menekankan bahwa ekosistem digital transportasi daring bukanlah sistem yang sederhana.
Intervensi sepihak tanpa kajian mendalam bisa mengacaukan keseimbangan yang selama ini mendukung jutaan pengemudi, pelaku UMKM, dan konsumen digital.Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya pendekatan yang hati-hati.
Ia mengungkapkan bahwa mitra pengemudi sejatinya memiliki pilihan untuk bergabung dengan platform yang berbeda, yang masing-masing memiliki skema potongan dan kebijakan yang variatif. “Enggak ada yang dipaksa kok. Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive punya struktur berbeda. Driver bisa pilih,” jelas Dudy.
Meski tidak menutup kemungkinan untuk meninjau ulang kebijakan komisi, Dudy menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan. “Kalau cuma tanda tangan potongan 10 persen, gampang. Tapi kami di pemerintah punya tanggung jawab lebih besar—mendengar semua pihak, menjaga keseimbangan, dan memastikan keberlanjutan,” ujarnya.
