FAJAR, MAKASSAR—Aksi penyampaian pendapat oleh sejumlah mitra pengemudi ojek online yang berlangsung hari ini mendapat apresiasi dari Modantara.
Menurut organisasi tersebut, aksi ini menjadi pengingat bahwa sektor mobilitas dan pengantaran digital merupakan bagian vital dalam kehidupan masyarakat modern.
Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menyampaikan bahwa aspirasi para mitra harus ditanggapi secara serius, namun penyusunan solusi juga harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar pada wacana politik yang populis.
“Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi. Bukan sekadar wacana politik,” ujarnya.
Modantara menyoroti dua wacana utama yang dianggap berisiko besar terhadap keberlangsungan ekosistem digital: pemaksaan komisi tunggal 10 persen serta reklasifikasi mitra pengemudi menjadi pegawai tetap.
Keduanya dinilai bukan hanya berisiko, namun bisa menghentikan denyut ekonomi digital Indonesia.
Menurut Agung, industri ini telah terbukti menjadi bantalan sosial yang penting saat krisis, sehingga kebijakan yang mengaturnya perlu berpijak pada data serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian.
Terkait komisi, Modantara menegaskan bahwa penyeragaman komisi hingga batas atas 10 persen tidak bisa diterapkan secara universal.
“Komisi tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Industri ini bergerak dinamis dan bertumbuh tanpa aturan yang kaku dan seragam,” katanya.
Setiap platform, lanjutnya, memiliki model bisnis dan segmentasi pasar yang berbeda. Karena itu, pemaksaan batas komisi bisa menghambat inovasi, mengancam keberlangsungan layanan di wilayah dengan margin rendah, dan bahkan mendorong efisiensi berlebihan yang berdampak pada kualitas pelayanan konsumen.
