Modantara mendorong peninjauan ulang terhadap regulasi yang menaungi ODS. Mereka menilai perlunya kejelasan lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan yang dikeluarkan tidak tumpang tindih dan bisa menjawab tantangan zaman.
“Regulasi tarif ODS harus mengakui bahwa layanan ini tidak bisa disamakan satu sama lain, karena skema kendaraan, jarak tempuh, dan kompleksitas waktu yang berbeda-beda,” tambahnya.
Isu pendapatan minimum juga menjadi sorotan. Modantara menyebut, niat baik untuk menetapkan penghasilan setara UMR bagi mitra bisa menjadi boomerang jika tidak mempertimbangkan dinamika pasar digital.
Penerapan pendapatan minimum berisiko membuat platform menekan jumlah mitra aktif, menaikkan harga layanan, dan meninggalkan daerah-daerah yang dianggap tidak ekonomis.
“Risiko ini harus dihitung dengan cermat, agar tidak merugikan masyarakat luas,” katanya.
Modantara justru mengusulkan pendekatan alternatif yang lebih adaptif dan kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan mitra.
Beberapa usulan mereka antara lain adalah pembiayaan ringan lewat skema UMKM, insentif bebas parkir, pembebasan PPN dan bea masuk onderdil kendaraan.
Selain itu, mereka juga mendorong optimalisasi perlindungan sosial melalui BPJS dan pelatihan wirausaha agar mitra bisa lebih mandiri dan sejahtera dalam jangka panjang.
Di akhir pernyataannya, Modantara menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi para mitra, sekaligus menjadi mitra dialog yang rasional dan berbasis data bagi pemerintah dalam merancang kebijakan di sektor ekonomi digital.
