Sementara itu, wacana untuk menjadikan seluruh mitra sebagai karyawan tetap juga dinilai berpotensi memicu hilangnya pekerjaan dalam jumlah besar.
Berdasarkan kajian Svara Institute (2023), jika skema reklasifikasi diberlakukan, sekitar 1,4 juta mitra pengemudi berisiko kehilangan penghasilan, dan PDB Indonesia bisa turun hingga 5,5 persen.
“Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya: siapa sebenarnya yang terlindungi?” ujar Agung.
Menurutnya, langkah seperti itu pernah dilakukan di beberapa negara seperti Inggris dan Spanyol, yang justru berujung pada pemutusan kerja massal dan kenaikan harga layanan.
Modantara juga menyoroti perlunya penyesuaian tarif yang adil dan berbasis data. Mereka mendukung kesejahteraan mitra, namun menegaskan bahwa tarif yang terlalu tinggi bisa menurunkan daya beli masyarakat.
“Percuma tarif tinggi tapi yang beli tidak ada,” tegas Agung.
Menurutnya, kebijakan tarif harus mempertimbangkan daya beli konsumen, variasi biaya operasional kendaraan, hingga potensi pengurangan layanan di wilayah non-komersial.
Regulasi tarif yang kaku, katanya, akan mempersempit ruang gerak platform dan bisa berdampak pada menurunnya layanan publik.
Sektor pengantaran barang dan makanan digital atau On-Demand Service (ODS) juga menjadi perhatian Modantara. Saat ini, layanan ini masih tunduk pada UU Pos No. 38/2009 yang dinilai tidak lagi relevan.
“Regulasi tersebut dibuat untuk era logistik konvensional, bukan untuk layanan cepat dan dinamis seperti sekarang,” jelasnya.
