Sementara itu, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di wilayah tersebut berjumlah 2.020, yang terdiri atas 1.807 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 213 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mengelola Program JKN dengan cakupan peserta sebesar itu. Oleh karena itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan bagian integral dari komitmen pelayanan kami,” tegas Asri.
Ia berharap sinergi terus diperkuat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Andi Muhammad Ichsan, menekankan pentingnya kolaborasi dengan BPJS Kesehatan agar layanan berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh peserta JKN.
“Kualitas layanan kepada peserta JKN menjadi prioritas utama. Berbagai strategi telah kami terapkan, termasuk penerapan teknologi digital untuk mempercepat transformasi layanan serta meningkatkan keterbukaan dan integrasi data pasien,” ungkap Ichsan.
Melalui strategi tersebut, RS Unhas berhasil menurunkan waktu tunggu hingga 40 persen dan meraih Juara 3 kategori pemanfaatan antrean online Mobile JKN.
Sementara itu, Pimpinan Klinik Azka Nadhifah, Ahmad Asy’ Arie juga mendorong keterbukaan dan komunikasi efektif demi terciptanya layanan yang efektif kepada peserta JKN.
”Kami percaya bahwa pelayanan yang berkualitas kepada peserta JKN bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan strategi bersama dan implementasi yang tepat, kami yakin dapat terus mendukung keberlangsungan Program JKN,” pungkasnya. (sae)
