Sejumlah pihak, termasuk kepala desa dan pejabat terkait, telah dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kejari Takalar berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dan memastikan transparansi dalam penggunaan dana PEN.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat proyek tersebut seharusnya menjadi upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, namun malah berujung menjadi aset mangkrak yang belum jelas pemanfaatannya. (mgs)
