English English Indonesian Indonesian
oleh

Dr. Fahri Bachmid Sebut Legislasi Indonesia Butuh Penguatan Checks and Balances

FAJAR, MAKASSAR – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan sukses menggelar Advance Training (Latihan Kader III) Tingkat Nasional Tahun 2025 dengan tema “Insan Cita 2045”.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel UIN Alauddin, Jl. Sultan Alauddin, Makassar, pada Kamis, 22 Mei 2025 ini menghadirkan pakar hukum tata negara, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. sebagai pembicara utama, serta Anas Urbaningrum, M.A. yang turut memberikan kontribusi pemikiran.

Acara yang diikuti oleh 32 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini bertujuan membentuk kader HMI yang berwawasan luas dan siap menghadapi tantangan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Dr. Fahri Bachmid, yang juga merupakan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, menyampaikan materi bertajuk “Potret Hukum Ketatanegaraan Indonesia: Polarisasi Legislasi dan Ketimpangan Lembaga Negara”.

Dalam pemaparannya, Dr. Fahri mengulas kompleksitas hukum tata negara Indonesia, termasuk polarisasi politik dalam proses legislasi  dan ketimpangan kinerja antarlembaga negara.

“Polarisasi politik sering memengaruhi produk hukum, sehingga perlu penguatan sistem untuk menjaga independensi dan checks and balances,” Partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan RUU sangat penting untuk menjamin bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Hal ini penting untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum.
Partisipasi yang bermakna” (meaningful participation) adalah konsep yang mengacu pada keterlibatan aktif dan substansial masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Hal ini memastikan bahwa masukan masyarakat didengarkan, dipertimbangkan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan politik,” tegas Fahri Bachmid,

News Feed