PALOPO, FAJAR–PSU Pilkada Palopo memasuki masa tenang. Politik uang justru rawan terjadi pada situasi ini.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pun ikut memperkuat pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Palopo yang akan berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025. Pelaksanaannya dinilai rawan pelanggaran dan konflik.
Kondisi ini mengacu pada sejarah konflik Pilkada Palopo pada 2013 lalu. Aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu pihak yang dikhawatirkan ikut “bermain”. Karenanya, Pemkot Palopo telah turun tangan.
“Itu berarti bahwa tindakan reaksi cepat sudah dilakukan selangkah lebih maju,” kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, Selasa, 20 Mei 2025.
Pada tahapan masa tenang, Bawaslu merasionalkan tindakan dan cara berpikir ASN untuk kembali menjaga muruah sebagai abdi negara. Semua abdi negara, baik dalam instrumen penyelenggara pemilihan, dan juga penyelenggara negara wajib menjaga netralitas.
“Hari ini adalah titik di mana kita akan menghadapi masa tenang,” sambung Mardiana yang menandai dimulainya masa tenang.
Akan tetapi, masa tenang bukan berarti aman. Bagi Bawaslu, masa inilah kontrol ketat akan berlangsung. Serangan fajar biasanya terjadi pada masa tenang.
“Bawaslu bersama jajarannya melakukan upaya pengendalian karena masa tenang inilah masa ujian untuk semua pihak termasuk dengan ASN,” ungkapnya.
Pj Sekkot Kota Palopo Ilham Hamid mengatakan sorotan publik tertuju ke Kota Palopo sebagai salah satu daerah yang melaksanakan PSU.
“Dalam menghadapi pesta demokrasi ini, kami telah berulang kali mengingatkan dan mengedukasi para ASN agar senantiasa menjaga sikap dan perilaku dalam momentum politik ,” kata Ilham.
