Solusi Seharusnya Berupa Insentif Pajak dan Edukasi, Bukan Intervensi Tarif
Alih-alih mengatur soal potongan aplikasi, Oraski mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online.
Di antaranya seperti, penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional, potongan pajak untuk pembelian suku cadang dan subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver.
“Ada pula pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional,” ucapnya.
Oraski juga menekankan bahwa jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, maka risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar.
“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa
kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” tegas Fahmi.
Oraski Fokus Perjuangkan Pendapatan Driver Lewat Mekanisme yang Realistis
Selama ini Oraski telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung kepada aplikator.
Mereka mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver—baik anggota Oraski maupun mitra individu lainnya.
Lebih lanjut, Oraski menilai bahwa revisi Undang-Undang Lalu Lintas sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing.
