Dia juga menerangkan, peran PIKI sendiri harus mampu mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Setelahnya, ada tawaran solusi yang diberikan, termasuk dalam hal kolaborasi dalam penuntasan berbagai masalah tersebut.
“Seharusnya mampu dan sanggup mengidentifikasi persoalan yang timbul di komunitas kristen. Bagaimana menyambung masalah ini dengan pemerintah, dan bagaimana menyambung upaya solusi itu dengan komunitas lain, terutama dengan teman-teman muslim yang lebih banyak jumlah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, Budha atau Hindu,” terangnya.
Dia juga menyampaikan, ruang gerak PIKI pada dasarnya ada di situ. Menjembatani pikiran dan tradisi yang berbeda, untuk menemukan muara konstruktif dalam pembangunan yang dinaungi oleh pemerintah.
“Pesan saya, PIKI Sulsel harus mampu dan sanggup bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mengidentifikasi dan menawarkan solusi, jadi tidak sendiri, kolaboratif,” tuturnya.
Dia juga menepis adanya kabar dualisme di tubuh PIKI Sulsel, mengingat ada kubu lain yang telah melaksanakan Konferda beberapa waktu sebelumnya. Kata di, Konferda tersebut dibuat oleh pihak yang secara administrasi tidak ada di lingkungan PIKI itu sendiri.
“Yang melaksanakan konferda kemarin adalah DPD yang tidak pernah kami lantik. Jadi sebenarnya secara administrasi mereka tidak ada di lingkungan PIKI. Sudah tiga kali mereka merancang pelantikan dan tidak pernah bisa dilantik. Makanya DPP berinisiatif membantu untuk melaksanakan Konferda. Begitu kami bentuk tim, tiba-tiba dia buru-buru bikin Konferda,” terangnya.
