“Kalau mereka berhenti di pinggir jalan, dikejar petugas. Tapi kalau terus mengemudi tanpa istirahat, mereka membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Ini pilihan yang tidak manusiawi. Pemerintah harus sadar, ini soal nyawa,” tambah Andi Januar.
Selain aspek keselamatan, para pengemudi juga menghadapi risiko keamanan. Premanisme, pembegalan, dan pungli masih marak di sejumlah titik jalur distribusi barang. Minimnya kehadiran aparat dan lemahnya koordinasi antardaerah membuat truk dan sopirnya menjadi sasaran empuk kejahatan jalanan.
Di kawasan perkotaan seperti Makassar dan sekitarnya, ketiadaan zona bongkar muat dan terminal truk memperparah kekacauan lalu lintas. Truk besar yang menunggu giliran sering kali diparkir sembarangan, bukan karena niat melanggar, tapi karena tidak ada solusi struktural yang disiapkan pemerintah.
“Kita tidak bisa terus menyalahkan sopir. Pemerintah provinsi harus mulai membangun sistem logistik perkotaan yang adil. Minimal sediakan titik-titik parkir resmi, transit hub, serta rest area lintas kabupaten. Ini bukan soal memanjakan, tapi soal keadilan dan keselamatan,” tegasnya.
Sebagai penopang utama distribusi barang dan komoditas di Sulawesi Selatan, sektor transportasi truk seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan infrastruktur, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana tata ruang.
Andi Januar menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya melihat sopir truk sebagai objek retribusi, tetapi harus hadir sebagai pelindung dan mitra pembangunan.
