FAJAR, MAKASSAR – Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, menegaskan pentingnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Sulawesi Selatan.
Dalam rapat kerja Panitia Kerja (Panja) LKPJ DPRD Sulsel tahun anggaran 2024 di GedungDPRDSulsel, Edy Manaf menyampaikan hal itu.
Ia meminta pemerintah provinsi dan DPRD Sulsel untuk segera mengambil langkah nyata guna memperbaiki kondisi jalan di kawasan tersebut.
“Perjalanan dari Makassar ke Bulukumba yang dulu hanya memakan waktu 2,5 jam kini menjadi 5 jam. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memperbaiki jalan di wilayah selatan Sulsel,” ujar Edy Manaf.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Panja LKPJ DPRD Sulsel, Yeni Rahman, ia menyebut infrastruktur jalan yang memadai akan berdampak signifikan pada sektor lainnya, termasuk ketahanan pangan.
Mantan Legislator Sulsel ini menekankan pentingnya duduk bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD untuk merancang program strategis yang dapat mengatasi persoalan ini.
“Selatan ini adalah bagian strategis Sulsel. Jalan harus menjadi prioritas, begitu juga dengan pengairan untuk sawah yang mendukung ketahanan pangan,” tambahnya.
Edy juga menyoroti pentingnya sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
“Anggaran yang digelontorkan ke daerah harus sesuai dengan regulasi dan kewenangan. Ini bisa saja didanai oleh provinsi atau pusat,” katanya.
Sementara itu, anggota Panja LKPJ DPRD Sulsel, Mizar Roem, yang juga berasal dari daerah pemilihan Sinjai-Bulukumba, menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan wilayah selatan.
“Maksud kita berkumpul hari ini adalah melakukan sinkronisasi data, termasuk data Dana Bagi Hasil (DBH), BPJS, dan kondisi infrastruktur jalan. Kami ingin seiring sejalan dengan program gubernur,” ujar Mizar.
Mizar Roem mengakui bahwa sinkronisasi data masih menghadapi berbagai tantangan, namun ia berharap koordinasi antara DPRD dan pemerintah provinsi dapat menghasilkan solusi konkret.
“Kami ingin memastikan bahwa program yang dihasilkan pemerintah provinsi juga sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk wilayah selatan,” pungkasnya. (*)
