FAJAR, MAKASSAR– Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulselbar tahun 2024 yang berlangsung hari ini di Hotel Claro, Makassar, dibayangi kontroversi. Pemilihan direksi dan komisaris baru, yang menyertai pengesahan laporan keuangan, menimbulkan kekhawatiran publik terkait transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
Penganat ekonomi yang juga ketua Governance Corruption Wacth (GCW), Saprianto MS. mengingatkan Pemprov Sulsel dalam hal ini Gubernur, jangan sampai mengabaikan prinsip tersebut.
Terutama pada pengusulan dua calon komisaris yang dinilai kurang berpengalaman di bidang perbankan. “Sebagai perusahaan daerah, ada prinsip yang harus ditaati. Itu masuk juga dalam AD ART Bank Sulselbar,” katanya.
Tiga poin penting GCG yang dimaksud adalah soal Transparansi, dimana proses pencalonan yang tertutup dan tidak sesuai AD/ART BPD menimbulkan kecurigaan.
“Ketiadaan seleksi terbuka mempertanyakan kriteria dan kompetensi calon komisaris,” katanya. Kalaupun sudah ada yang ditetapkan menurutnya harus dievaluasi kembali.
Prinsip kedua, Konflik Kepentingan. Potensi konflik kepentingan muncul jika calon komisaris memiliki hubungan keluarga dekat dengan pejabat publik, seperti yang diduga terjadi.
Hal ini berpotensi melanggar aturan OJK tentang batasan hubungan antara pengurus bank dengan pemegang kekuasaan. Yang ketiga soal Intervensi Politik.
“Dugaan keterlibatan politikus aktif dalam jajaran komisaris menimbulkan kekhawatiran akan intervensi politik dalam pengelolaan Bank Sulselbar, mengancam integritas dan kredibilitasnya,” beber Suprianto.
Proses pengusulan direksi dan komisaris yang diduga tidak melalui seleksi terbuka ini juga dipertanyakan Pakar Ekonomi Unhas
Dr Anas Iswanto Anwar. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar dan regulasi OJK dalam pengangkatan komisaris Bank Sulselbar.
Di antaranya perlunya proses fit and proper test yang ketat, mengingat pengalaman di bidang perbankan menjadi faktor krusial dalam menjalankan tugas tersebut. “Kalau tidak punya pengalaman, pasti akan tersandung,” tegas Dr. Anwar. Sebelumnya, telah mencuat isu kurangnya transparansi dalam proses pencalonan direksi dan komisaris Bank Sulselbar. (nur/*)
