FAJAR, SORONG — Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua Barat Daya, Jumat, 2 Mei 2025.
Kunjungan Kerja di Pimpin oleh Rifqinizamy Karsayuda selaku Ketua Komisi II DPR RI serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong. Adapun anggota Komisi II yang hadir adalah Taufan Pawe (F-PG), Shintya Sandra Kusuma (F-PDIP), Ahmad Wazir Noviadi (F-Gerindra), Mohammad Toha (F-PKB), Edi Oloan Pasaribu (F-PAN), Agustina Mangande (F-PG), dan Rusda Mahmud (F-PD). Turut hadir Mitra Kerja Komisi II, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud.
Pada pertemuan ini, turut hadir Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, dan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani Sirua, serta jajaran Bupati/Wali Kota Se-Papua Barat Daya, jajaran Forkopimda, Kanwil ATR/BPN dan Organisasi Perangkat Daerah.
Rapat Evaluasi dibuka oleh sambutan dan pemaparan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, terhadap kondisi dan perkembangan Provinsi Papua Barat Daya sejak ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) 2 tahun lalu.
“Bapak-Ibu Komisi II kami ada target sesuai UU bahwa harus segera menyelesaikan infrastruktur pemerintahan dalam waktu 3 tahun,” terang Elisa Kambu.
Namun kendala pembangunan dihadapi, salah satunya menurunnya Dana Transfer Pusat ke Daerah, sehingga menghambat rencana pembangunan infrastruktur pemerintahan, khususnya pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
