“Strategi push and pull dalam transportasi adalah pendekatan yang digunakan untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum, dengan cara membatasi penggunaan kendaraan pribadi (push) dan meningkatkan daya tarik transportasi umum (pull),” ujarnya.
Djoko menambahkan, jika hanya mengandalkan 65 ribu ASN DKI Jakarta, perubahan tidak akan signifikan. Namun, dengan konsistensi dan dukungan kebijakan legislatif, langkah ini bisa menjadi contoh nasional.
“Setidaknya jika hal ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan serta didukung dengan anggota DPRD Pemprov. DKI Jakarta dengan membuat Perda, tentunya akan berlanjut selamanya, walaupun berganti gubernur,” tegasnya.
Ia juga menyinggung keberhasilan masa lalu, seperti pelarangan sepeda motor melintas di Jalan Sudirman dan Thamrin pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
“Menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta (2017), terjadi pengurangan volume kendaraan 22,4 persen dan jumlah kecelakaan menurun 30 persen,” ungkapnya.
Kebijakan ini dinilai bisa menjadi pemicu daerah lain mengikuti langkah serupa.
“Mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum di Jakarta (asal konsisten) akan ditiru di banyak daerah yang sudah memiliki layanan transportasi umum,” tulis Djoko.
Menurutnya, pemerintah pusat juga seharusnya terlibat lebih aktif. Kementerian Perhubungan sebagai institusi yang mengurus transportasi di seluruh negeri, hendaknya dapat memanfaatkan dan meniru kebijakan Pemprov. DKI Jakarta untuk diterapkan ASN Kementerian Perhubungan.
