FAJAR, JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramly (Amure), menyerukan perlunya pembentukan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang baru sebagai bentuk refleksi mendalam di momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.
Ia menilai, sistem pendidikan nasional saat ini telah jauh menyimpang dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam keterangannya, Jumat, 2 Mei 2025, Amure menilai bahwa pendidikan di Indonesia semakin kehilangan jati dirinya.
“Kini di hari Pendidikan hari ini kita menyaksikan 79 tahun Indonesia Merdeka, kita belum mampu mewujudkan tujuan pendidikan dimaksud. Malah sebaliknya semakin jauh,” ujarnya.
Menurut Amure, pendidikan semestinya tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun juga harus melahirkan insan berakhlak mulia dan memiliki tanggung jawab sosial.
Ia menyayangkan, produk pendidikan saat ini justru memperlihatkan degradasi moral dan etika di tengah masyarakat.
“Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi melakukan pencurian, korupsi dan mengkhianati bangsanya,” tegasnya.
Amure menilai, kurikulum yang ada saat ini justru membingungkan dan menjauhkan siswa dari kemampuan dasar.
Ia mengkritik kebijakan seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dianggapnya hanya memperburuk kualitas peserta didik.
“Pernah ada MBKM, yang hanya menghasilkan anak didik semakin bodoh,” cetusnya.
Lebih lanjut, Amure menyinggung peran guru yang dinilainya belum maksimal dalam membebaskan siswa dari kebodohan. Ia mengatakan, banyak guru hanya menjalankan tugas seadanya, tanpa mengarahkan murid ke arah pembentukan karakter dan akhlak.
Ia pun mendorong pemerintah dan DPR RI untuk menjadikan Hardiknas tahun ini sebagai momentum serius memperbaiki sistem pendidikan nasional melalui regulasi baru.
“Implementasinya, membuat UU Pendidikan yang baru karena UU yang lama betul-betul tidak cocok dengan tujuan pendidikan nasional kita,” katanya.
Amure juga menyerukan agar kurikulum yang membingungkan dan menyulitkan anak-anak kembali ditata. “Kita mesti mengubah kurikulum yang makin membuat bodoh anak didik, tidak mampu membaca dan menghitung paling dasar,” pungkasnya. (an).
