SUARA: Nurul Ilmi Idrus
Perguruan tinggi (PT) merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis, yang diselenggarakan oleh PT. Secara normatif, lembaga pendidikan tinggi ini didirikan tidak hanya untuk mendapatkan gelar, tapi terutama mendidik peserta didiknya, dan berperan sebagai benteng peradaban.
Dulu ketika orang menyebut PT wibawa begitu kental (ibarat SKM), terasa muruah positifnya dan kampus menjadi tempat yang nyaman bagi civitas akademika dengan berbagai aktivitas dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Namun, sekarang PT begitu kehilangan kewibawaannya sebagai tempat bagi orang yang terdidik karena berbagai peristiwa yang mencoreng nama baik PT itu sendiri, di antaranya obral jabatan profesor, bisnis tesis/disertasi, dosen sok sibuk, dan pelecehan seksual.
Bagi politisi, makin banyak gelar, makin keren, sehingga banyak yang berlomba-lomba bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun mereka sangat sibuk biasanya mereka selesai secara instan (seakan yang dikerja hanya disertasinya) membuat kecil hati mereka yang bukan politisi (terutama dosen), yang masa studinya lebih panjang. Saking seksinya gelar yang berjejer, banyak politisi yang berkeinginan untuk menjadi profesor. Tidak mengherankan jika gelar profesor menjadi “obralan PT” yang mengakomodir politisi yang ingin menjadi profesor karena mereka umumnya mengira profesor adalah gelar, bukan jabatan fungsional, status yang diraih (achieved), bukan status yang diberi (ascribed). But, there is no free lunch!
PT juga menjadi ajang “bisnis”, di semua tingkatan, terutama di tingkat master dan doktor. Di awal semester, atau bahkan sebelum kuliah dimulai, para “dosen pemangsa” mulai mendeteksi siapa mahasiswa tajir, seperti politisi, birokrat, pejabat, dll. yang memang hanya memerlukan titel, mau membayar, yang besarannya tergantung tingkat pendidikan (master atau doktor), selesainya juga instan dan gelondongan. Jadi ada suplay dan demand. Ada persaingan di antara “dosen pemangsa” untuk menjadi pembimbing mahasiswa tajir dan terkadang menimbulkan konflik. Di antara para mahasiswa harus ada yang menjadi “korban” untuk dijadikan mahasiswa bimbingan dosen yang dianggap killer (karena tidak menolerir pelanggaran), dan dosen semacam ini menjadi “musuh bersama”, seakan dialah the trouble maker dan “dosen pemangsa” adalah “juru selamat.” Dunia memang terbalik-balik, seterbalik otak “dosen-dosen pemangsa.” Tapi, dosen juga manusia, yang kantongnya juga menghadap ke atas.
Ada pula model “dosen sok sibuk” dalam proses pembimbingan. Mahasiswa diminta untuk datang pada waktu tertentu, dan ketika saatnya tiba, sang pembimbing sibuk seakan tidak pernah membuat janji dengan mahasiswa. Setelah menunggu berjam-jam, sang pembimbing keluar dari ruangannya sekadar menyampaikan kepada mahasiswa untuk datang di lain waktu karena telah sore. Saya membayangkan jika anak dari dosen tersebut diperlakukan sama dengan bagaimana ia memperlakukan mahasiswa bimbingannya, mungkin ia akan sangat geram dan tetap tidak menyadari bahwa perbuatan itu berbalasan (every action is reciprocated).
PT juga menjadi lembaga yang tidak steril dari kasus-kasus pelecehan. Berbagai kasus pelecehan bermunculan ke permukaan, meskipun kasus serupa bagai fenomena gunung es. Namun, berbagai kejadian yang terekspos dan viral tidak menjadi pelajaran bagi yang lain. Bahkan ada profesor yang berpenampilan ala orang beragama dengan simbol-simbol dan perilaku yang tampak lebih patut dijadikan panutan ketimbang sebagai pelaku pelecehan seksual. Tapi, akal terkalahkan oleh nafsu, sehingga apa yang nampak (visible) tidak selalu sinkron dengan apa yang tidak nampak (behind the scene), yang baru nampak ketika kasus terekspos dengan jumlah korban cukup banyak. Tampilan luar memang kadang menipu lawan.
Bagaimanalah PT dapat menghasilkan luaran yang terdidik dan menjadi benteng peradaban jika perbuatan oknum-oknum semacam ini menjadi business as usual di PT. Oh dear!
