FAJAR, MAKASSAR-Pemerintah Kabupaten Maros tengah berupaya mengembangkan kawasan Taman Wisata Alam Bantimurung melalui skema kerja sama investasi dengan pihak ketiga. Saat ini, tahapan pemaparan rencana pengembangan atau Business Plan sedang berlangsung.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen rencana bisnis ini melibatkan tim ahli dari Universitas Hasanuddin (Unhas). Dokumen ini akan menjadi dasar dalam proses tender dan penjajakan kerja sama dengan calon investor. Untuk mewujudkan Bantimurung sebagai destinasi unggulan, dibutuhkan investasi sebesar Rp470 miliar.
“Nilai investasinya mencapai Rp470 miliar dan ini mencakup keseluruhan aspek pengelolaan kawasan, bukan hanya pembangunan fisik,” ungkap Bupati Chaidir. Ia menekankan bahwa jika Pemda menanggung sendiri biaya tersebut, kegiatan pembangunan lain dan bahkan gaji pegawai bisa terhambat.
Meski investasi yang dibutuhkan cukup besar, Bupati memastikan bahwa investor wajib mengikuti konsep pengelolaan yang telah ditetapkan Pemkab Maros, dengan konservasi sebagai prioritas utama. “Kami tidak ingin investor membangun fasilitas yang merusak kawasan. Setiap kegiatan harus sesuai dengan zonasi yang ada. Ada area yang bisa dikembangkan, namun ada juga area yang harus dilindungi,” tegasnya.
Saat ini, Taman Wisata Alam Bantimurung menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp4 hingga Rp5 miliar per tahun. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan dukungan investasi, potensi pendapatan diyakini dapat meningkat signifikan.
“Ini bukan karena pemerintah tidak mampu, tetapi pengelolaan profesional akan membuka peluang yang lebih besar,” jelas Bupati.
Pemkab Maros juga telah berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Bantimurung, Dinas Kehutanan, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk memastikan rencana ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah konsep final dievaluasi, tender akan dibuka secara resmi bagi investor yang serius dan berkomitmen.
“Bantimurung memiliki daya tarik yang luar biasa. Kami ingin kawasan ini dikelola dengan standar tinggi, tanpa mengabaikan nilai konservasi yang melekat. Tentu saja, semua pihak terkait kami libatkan,” pungkasnya. (rin/*)
