FAJAR, BONE- Direktur Umum (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Bone memenuhi undangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bone. Itu terkait dugaan korupsi fasilitas Rumah Sakit (RS).
Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bone Heru Rustanto membenarkan hal ini. Heru mengatakan yang bersangkutan dalam hal ini Dirut RSUD Tenriawaru Bone dr Andi Muhammad Syahrir. “Klarifikasi,” ujar Heru pada FAJAR, Rabu 23 April 2025.
Sebelumnya kasus ini dilaporkan Ketua LSM Rumah Curhat Masyarakat (RCM) Mukhawwas ke Kejari Bone setelah adanya kecurigaan terkait mark up pengadaan fasilitas RA.
Heru mengatakan, klarifikasi ini sudah dilakukan pada bulan puasa lalu. Sementara dari informasi yang beredar, Dirut RSUD juga telah melakuan klarifikasi kedua kali, setelah aksi di Dinas Kesehatan Bone 17 April lalu.
Heru menjelaskan tujuan klarifikasi ini adalah untuk menjawab isu korupsi yang beredar. Dirut telah diminta untuk menyediakan data yang dibutuhkan. “Jadi begitu laporan masuk, kita tindak lanjuti, ada surat perintah keluar kita klarifikasi,” ujarnya.
Heru mengatakan, klarifikasi ini adalah kebutuhan untuk pengecekan dokumen-dokumen yang ada untuk kebutuhan kasus. Dia mengatakan masalah ini butuh proses, pun kejari menegaskan tidak bungkam terkait isu yang beredar saat ini. Klarifikasi selanjutnya juga masih aka dilakukan guna pengumpulan bahan yang dibutuhkan. “Yah namanya ini bukan cuma satu orang saja (yang diperiksa) di dalam,” sambungnya.
Sebelumnya kerusakan fasilitas RS ini diprotes oleh masyarakat. Massa yang tergabung dalam Sarekat Pemuda Revolusioner (SPR) sempat menggeruduk kantor Dinkes Bone dan menuntut transparansi dari Dirut RSUD 17 April lalu.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone dinilai tak terurus dengan baik, kondisi gedung butuh pembenahan, sejumlah fasilitas RS rusak dan terkesan dibiarkan. Hal ini dinilai menganggu palayanan RS. Perwakilan massa Rafli Fasya mengaku telah meninjau langsung fasilitas RS dan menemukan banyaknya kerusakan di dalamnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Bone Yusuf menghormati kritik terkait kerusakan fasilitas RS ini. Ia ikut mendukung untuk masalah ini didorong ke ranah hukum. Diskes kata dia juga mendukung adanya transparansi di semua instansi, terutama di BLUD.
“Terkait dengan hal ini, ini kan juga sudah terlaporkan di APH, di sana tengah berproses. Oleh karena itu kita tinggu saja, kita percayakan pada APH kita,” ujarnya saat ditemui usai aksi.
Menurutnya kalau ini benar terbukti, maka tidak ada tawar menawar dengan masalah korupsi ini. Terutama dengan pemerintahan yang baru saat ini, jika sudah ada indikas meski belum berstatus tersangka maka tidak ada lagi tawar menawar. “Satu rupiah pun dia lakukan korupsi selesai barang,” ujarnya
Direktur RSUD Tenriawaru Bone, dr Syahrir juga menanggapi isu dugaan korupsi korupsi fasilitas RS ini. Ia mengatakan jika kasus korupsi ini terbukti, dirinya siap untuk mengundurkan diri. “Saya nda tau apa dasarnya (dituding korupsi). Karena pemeriksaan ada Inspektorat, ada BPK, dan aman-aman saja tidak ada temuan,” jelasnya.
“Saya orang Bugis asli, pantang untuk korupsi uang Rp1 miliar, masih banyak pekerjaan halal yang bisa dihasilkan bukan cuma itu,” ujarnya dalam bahasa Bugis.
“56 pegawai saya tanya semua, ada haknya nda saya ambil sepeserpun?,” sambunya. Dia mengaku menghargai apa yang dilakukan oleh massa aksi, menurutnya ini juga merupakan kontrol bagi direksi. (an/*)
