Namun demikian, tantangan tidak hanya terletak pada pembangunan fisik. Banyak lahan rel dan stasiun yang kini telah menjadi permukiman warga.
Reaktivasi butuh pendekatan lintas sektor, termasuk keterlibatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyediakan relokasi yang layak dan tidak jauh dari lokasi asal agar warga tetap bisa mengakses pusat-pusat ekonomi. Djoko menekankan bahwa pembangunan jaringan rel tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
“Tidak bisa mengandalkan swasta untuk membangun jalur rel. Selain investasi mahal, juga pemerintah harus memberikan dukungan operasional nantinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbeda dengan jalan tol yang cukup membangun prasarana dan langsung bisa dimanfaatkan oleh kendaraan pribadi, moda KA membutuhkan pembangunan sarana dan operasional yang dikelola negara.
Di tengah pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan yang mencapai lebih dari 50 persen, harapan terhadap reaktivasi jalur rel di Jawa Barat tetap menggantung. Perlu tekad politik kuat dan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, serta sektor lain agar rencana besar ini tidak hanya menjadi wacana tahunan. (an)
