FAJAR. LUWU – Hingga 2024, Kabupaten Luwu masih berada dalam lima besar kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Luwu menempati posisi ketiga termiskin, dengan persentase penduduk miskin mencapai 11,70 persen.
Meski secara keseluruhan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan turun menjadi 8,06 persen pada 2024 dari 8,70 persen di 2023, posisi Kabupaten Luwu masih belum beranjak.
Ini yang membuat DPRD Kabupaten Luwu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ahmad Gazali (Fraksi Nasdem), bersama Wakil Ketua DPRD Andi Mammang (Fraksi Gerindra) melakukan kunjungan kerja di Desa Ranteballa, Kecamatan Latimojong, Sabtu,19 April.
Salah satu yang diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mengeluarkan Kabupaten Luwu dari lingkaran kabupaten miskin di Sulawesi Selatan yakni PT Masmindo Dwi Area (MDA).
Ketua DPRD Ahmad Gazali menyatakan dukungannya agar MDA dapat segera berproduksi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas lagi untuk masyarakat Luwu.
“Pentingnya sinkronisasi RTRW untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang sebelum Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD, Andi Mammang, yang menyatakan bahwa pertemuan ini penting sebelum penetapan RTRW, terutama untuk menghindari potensi ketinggalan data, informasi dari MDA.
Acting Kepala Teknik Tambang (KTT) PT MDA, Tri Adi Sugiarto menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Luwu dan mendukung penuh upaya sinkronisasi RTRW tersebut.
Tri Adi menjelaskan bahwa dari total luas wilayah kontrak karya sekitar 14.900 hektare, hanya sekitar 10 persen atau 1.430 hektare yang akan digunakan pada tahap awal operasional.
