FAJAR, TAKALAR — Isu dugaan pemotongan dana operasional Sekretariat DPRD Takalar terus berkembang dan kian banyak memicu reaksi publik.
Seiring makin kencangnya isu ini menggelinding ke mana-mana. Kali ini, giliran organisasi masyarakat skala nasional, Corong Rakyat Indonesia (Corakindo), yang angkat bicara dan menyoroti serius polemik tersebut.
Founder sekaligus aktivis Corakindo, Awaluddin Anwar Daeng Lalang, mengecam dugaan pemotongan dana yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Takalar, Jamaluddin Daeng Sese.
Awaluddin menegaskan bahwa dugaan praktik tersebut dianggap sangat merusak citra lembaga legislatif dan dapat berdampak buruk terhadap pelayanan publik.
“Ini bukan masalah kecil. Jika tidak segera ditindaklanjuti, bisa menjadi bom waktu yang menggerus kepercayaan masyarakat. Kami minta Bupati segera bertindak mengevaluasi posisi Sekwan,” ujar Awaluddin dengan nada tegas, Kamis, 17 April 2025.
Informasi dari sejumlah pegawai menyebutkan bahwa pemotongan sebesar 10 persen dilakukan setiap kali dana BOP maupun SPPD dicairkan. Praktik ini disebut telah berlangsung sejak awal tahun 2024 dan melibatkan hampir seluruh bagian penting di sekretariat, seperti Keuangan, Umum, dan Persidangan.
Yang menjadi sorotan, pemotongan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa surat perintah, bahkan tanpa pemberitahuan resmi ke pihak terkait.
“Kami hanya bisa pasrah. Setiap pencairan dana, pasti dipotong. Tidak ada penjelasan ataupun regulasi yang mendasari,” keluh salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
