Kondisi ini mulai dirasakan mengganggu roda administrasi dan pelaksanaan program-program kerja. Beberapa agenda yang telah dijadwalkan pun terpaksa ditunda akibat terbatasnya dana yang tersisa.
Menyikapi situasi ini, Corakindo bersama elemen masyarakat lainnya mendesak aparat hukum dan inspektorat untuk segera turun tangan. Audit transparan dan pemeriksaan menyeluruh dinilai menjadi langkah penting untuk membongkar fakta yang sebenarnya.
Sementara itu, Sekwan Jamaluddin Daeng Sese yang dikonfirmasi media memilih tidak banyak berkomentar. Ia hanya membantah singkat. “Tidak benar itu, tidak ada pemotongan,” bantahnya.
Sayangnya, bantahan tersebut belum cukup untuk meredakan gelombang keresahan yang muncul di tengah masyarakat.
Publik pun menanti sikap tegas dari Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, yang hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang menyeret nama bawahannya itu. (mgs)
