“Ini bentuk konkret kami dan INANTA-YCWS sejak 2024 telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam program pengurangan risiko bencana di Makassar. Bahkan BPBD telah menyelesaikan rencana kontinjensi banjir dan kajian risiko bencana Kota Makassar atas dukungan kerjasama teknis dokumen dari INANTA,” kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, momentum ini sangat tepat untuk membangun sistem peringatan dini yang responsif dan terdeteksi lebih awal di tingkat masyarakat. Demi mengurangi keterpaparan ancaman banjir yang kerap dialami warga, khususnya di empat kelurahan di atas.
“SOP yang disusun ini diharapkan menjadi menjadi percontohan model sistem peringatan dini deteksi ancaman banjir, yang dapat direplikasi di kelurahan lainnya di Kota Makassar,” harapnya.
Dia juga menjelaskan, kebijakan sistem peringatan dini bencana yang menjadi acuan pemerintah adalah Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2024, Tentang Sistem Peringatan Dini Bencana.
“BPBD Makassar tahun anggaran 2025-2026 mengajukan rencana sistem peringatan dini yang sangat strategis, jika disinergikan dengan sistem peringatan dini tingkat masyarakat yang digagas komunitas dan Pemerintah Kelurahan Manggala, Tamangapa, Paccerakang, dan Katimbang,” pungkasnya.
Lokakarya tersebut dilanjutkan dengan FGD Mekanisme Sistem Deteksi Dini Banjir Masyarakat dan menghasilkan Dokumen Sistem Peringatan Dini Tingkat Masyarakat, yang terkoneksi dengan Rencana Sistem Peringatan Dini Kota Makassar. (wid)
