Sementara itu bagi SA, seorang guru sekolah di Parepare, ini bukan kabar baru, tapi tetap saja menyisakan rasa kecewa.
“Belum pernah dibayar sejak Januari. Biasanya Rp250 ribu per bulan. Sekarang sudah Rp1 juta tertahan,” katanya.
Jumlah itu mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan gaji pokok, tapi bagi guru seperti SA, insentif tersebut bisa sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kalau bisa dibayarkan bersamaan dengan gaji, atau minimal per tiga bulan tapi tepat waktu,” harapnya.
Keterlambatan ini bukan kali pertama. Menurut SA, insentif nonsertifikasi hampir selalu datang terlambat sejak dua tahun terakhir.
Yang membuatnya lebih bingung, tidak ada kejelasan dari Pemkot Parepare soal jadwal pencairannya. “Tidak pernah ada informasi jelas. Kami cuma dengar-dengar saja dari teman,” ujarnya.
Diketahui, total ada 107 guru nonsertifikasi yang terdampak, termasuk guru-guru berstatus PPPK. Meski ada jaminan bahwa uang akan tetap cair, keterlambatan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi para guru.
Mereka merasa kurang dihargai, apalagi ketika tak ada komunikasi terbuka soal alasan dan jadwal pencairan.
“Kalau alasannya biar terasa besar karena dirapel, itu relatif. Tapi kalau orang butuh, pasti maunya cepat,” tutur SA.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah Parepare, Prasetyo mengaku belum menerima permintaan pembayaran untuk insentif 107 guru nonsertifikasi selama empat bulan.
“Saya tidak ingat betul ini. Saya lagi di luar kota juga ini,” ucapnya.
Sedangkan Wali Kota Parepare Tasming Hamid saat dihubungi FAJAR tidak merespons. (ams)
