FAJAR, TAKALAR — Pengurus Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Takalar melakukan audiensi dengan Kadis Sosial dan PMD Takalar, Jumat, 11 April 2025.
Menurut pengurus, upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan terhadap segala bentuk keluh kesah anggota Badan Pertimbangan Desa atau BPD di takalar.
Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar Andi Rijal, yang ditemui di ruangannya, memberikan sambutan hangat. Ia juga menyampaikan upaya-upaya kongkrit serta berjanji akan memperhatikan melalui kebijakan yang menyangkut kepentingan seluruh BPD di Takalar.
“Hari ini kami menerima kunjungan Pengurus PABPDSI, kemudian dalam perbincangan kami banyak membahas terkait pengurus BPD Desa, termasuk hajat hidup mereka, tentu hal menjadi tanggung jawab kami selaku dinad terkait,” ujar Andi Rijal.
Rijal juga menyampaikan bahwa kebijakan pencairan siltap perangkat desa kemarin itu merupakan perintah regulasi dari kemendes yang harus dieksekusi tapi tidak termasuk tunjangan.
“Lalu mengenai tunjangan BPD, perbup ADD Tahun Anggaran 2025 justru lebih berpihak ke BPD karena redaksinya menggunakan kata sebesar bukan kata maksimal, nominal besarannya pun sama seperti biasa dan bisa seragam seluruh desa,” beber Rijal.
Sementara Ketua PABPDSI Takalar, Muhammad Ilham Hamada Siala, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kadis Sosial dan PMD yang menunjukkan komitmennya untuk BPD di Takalar, Ilham Sila pun berharap PABPDSI bisa kolaborasi dengan Dinas Sosial dan PMD Takalar ke depannya.
