FAJAR, LUWU-Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu tidak menghadiri rapat panitia khusus (pansus) laporan kebijakan pertanggungjawaban (LKPj) keuangan di ruang musyawarah DPRD Luwu pada Jumat, 11 April. OPD yang absen adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Luwu dan Inspektorat.
Anggota DPRD Luwu, Wahyu Napeng, mendesak pimpinan DPRD dan Pansus untuk segera menskorsing sidang. “Selama mereka tidak hadir, untuk apa kita membahas? Kita ingin penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban tahun 2024. Kita membahas pendapatan dan belanja, tetapi OPD terkait tidak hadir,” ujar Wahyu.
Ia meminta agar rapat ditunda. “Saya tidak bermaksud keras, tetapi tegas. Saya dari Fraksi PDIP. Jika OPD tidak dihadirkan, kita lanjutkan setelah hari Jumat. Jika mereka tetap tidak datang, kita skorsing lagi,” tegasnya.
Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali mengundang tim anggaran. “Namun, tim anggaran pemerintah daerah tidak hadir. Ini merupakan pelecehan terhadap lembaga. Bukan saya pribadi yang mengundang, tetapi lembaga DPRD Luwu. Jika bupati tidak mampu menghadirkan OPD, ini akan menghasilkan rekomendasi dan kajian,” tegas Gazali.
“Namun, jika tidak ada perwakilan OPD, untuk apa kita membahas? Untuk apa dilanjutkan? Lebih baik kita skorsing saja,” lanjutnya.
Ia meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk menghadirkan perwakilan dari Bapenda dan Inspektorat.
Pembahasan hanya dapat dilanjutkan untuk RSUD Batara Guru, di mana anggota DPRD Luwu memberikan apresiasi selama pembahasan berlangsung.
Usai rapat diskorsing, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Luwu, Sofyan Thamrin, segera hadir. “Saya baru tiba dari Makassar. Saya masih dalam perjalanan dinas,” katanya.
Sementara itu, Inspektur Luwu, Achmad Awwabin, yang tiba di DPRD Luwu menjelaskan keterlambatannya karena sedang menerima kunjungan dari BPKP. “Saya mewakili bupati menerima rombongan BPKP. Bapak bupati dan wakil bupati tidak ada di tempat, jadi saya yang menerima rombongan,” ujarnya. (shd/*)
